Kewajiban Pembukuan

 

Pembukuan merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha baik badan maupun perseorangan yang malakukan usaha atau pekerjaan bebas(P28 A1). Arti pembukuan dalam perpajakan tercantum dalam UU KUP Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 ayant 29. Dalam pengertian ini identik dengan pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.

Dalam lingkungan perpajakan tujuan pembukuan ini adalah untuk menghitung penghasilan netto fiskal atau rugi fiskal. Pembukuan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha pada umumnya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pembukuan ini akan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial. Tetapi pembukuan ini tetap bisa digunakan untuk menghitung penghasilan neto fiskal atau rugi fiskal dengan melakukan penyeusaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sering juga disebut dengan Akuntasi Pajak, sehingga para pelaku usaha tidak perlu membuat dua pembukuan.

Kewajiban pembukuan diatas dikecualikan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau  pekerjaan bebas ini tercantum dalam UU KUP HPP Pasal 28 ayat 2.

Dengan melakukan pencatatan atau pembukuan ini akan lebih mudah mengetahui data pada kegiatan usaha sehingga bisa diketahui berkembang atau tidaknya usaha yang dilakukan. Pencatatan atau pembukuan ini diharapkan agar mempermudah mengetahui keadaan sebenarnya dari kegiatan usaha yang dilakukan sehingga bisa digunakan untuk berbagai keputusan dalam kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan pasal yang tercantum dalam UU KUP HPP Pasal 28 ayat 3.

Pembukuan ini sangat penting dalam kegiatan usaha karena dapat membantu meminimalisir kerugian dan melihat keuntungan serta dapat membantu pelaku usaha menerapkan strategi untuk scale up usahanya.

Karena dalam kegiatan usaha terdapat berbagai jenis usaha, maka perlu diterapkan prinsip pembukuan yang standar (menggunakan Standar Akuntansi Keuangan). Kegiatan pembukuan ini harus taat prinsip atau konsisten. Yang dimaksud taat prinsip disini adalah metode yang digunakan harus sama dengan tahun sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pergeseran laba atau rugi. Prinsip yang digunakan adalah stelsel akrual yaitu metode perhitungan penghasilan dan biaya diperhitungkan saat diperoleh dan pada waktu terutang, atau stelsel kas yaitu penghasilan diakui saat diterima tunai dan biaya telah dibayar tunai. Penerapan prinsip taat asas ini bisa berubah dengan syarat mengajukan perubahan metode kepada Direktur Jenderal Pajak, memberikan alasan yang kuat dan ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak serta perubahan yang signifikan diungkap dalam laporan keuangan.

Pembukuan ini berdurasi Satu Tahun Pajak yaitu satu tahun kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember kecuali Wajib Pajak menggunkan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, hal ini tercantum dalam UU KUP HPP Pasal 1 ayat 8.

Karena pencatatan atau pembukuan ini bersifat wajib, jika perseorangan atau badan yang melakukan usaha tidak melakukan pencatatan atau pembukuan maka akan mendapatkan sanksi, hal ini diatur dalam UU KUP HPP Pasal 39 ayat 1. Pembukuan beserta dokumen pendukung wajib disimpan selama sepuluh tahun, hal ini agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa sebagai bukti jika terdapat data yang berbeda. Adapun beberapa dokumen dalam pembukuan meliputi bukti transaksi, Jurnal Akuntansi, Buku Besar dan Laporan Keungan (Laba/Rugi, Neraca, Arus Kas, Perubahan Modal.)

Karena Pentingnya Pembukuan ini harus dilakukan dengan baik dan benar serta berkelanjutan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan usaha, hal ini agar Laporan Keuangan yang dihasilkan efektif dan Akurat sehingga mampu digunakan sebagai alat tolok ukur perkembangan usaha.

 

Lokasi:

Berbagi :